Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

MEMORI BANDING

TERHADAP PUTUSAN:

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PADA

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

NOMOR : 08 /Pid. Sus /2011/PN. SBY.

TANGGAL : 22 JUNI 2011

TERDAKWA :

N a m a

: WIDOYO, SH, MM.

Tempat lahir

: Klaten

Umur/Tanggal lahir

: 47 Tahun / 02 Mei 1964

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jl. Merak Q-3/15 RT 007 RW009 Kelurahan Wedoro

 

 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Kepala Su-Seksi Penetapan Hak Tanah di Badan

 

 

Pertanaha Nasional I Surabaya/Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan

: S2.

 

 

 

Kepada :

Yth. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya

Jl. Sumantera di Surabaya.

1

Melalui :

Yth. Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ALI ASPANDI, SH dan MUCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH, keduanya advokat pada kantor hukum “Ali Aspandi & Partners” berkantor di Kompleks Ruko Graha Niaga Buduran B -10 Jalan Jenggolo Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 08/Pid.Sus/2011/PN. SBY., tanggal 22 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa WIDOYO, SH.,MM. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;

2.Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR;

3.Menyatakan terdakwa WIDOYO, SH., MM. tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”;

4.Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5.Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalankan Terdakwa

2

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1)Tanah seluas 1.198 m2 yang terletak di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor : 738/Kel.Darmo atas nama Handoko Soelayman;

2)Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 738/kel. Darmo Kec. Wonokromo kota Surabaya atas nama HANDOKO SOELAYMAN, atas tanah seluas 1.198 m2 di Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya;

3)Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177 / Lingkungan Darmo III kota Surabaya, atas nama N.V. Standard Vacuum Sales Company (Stanvac);

4)Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178 / Lingkungan Darmo III kota Surabaya, atas nama N.V. Standard Vacuum Company (Stanvac);

Dirampas untuk Negara Cq. PT. Pertamina (persero), selanjutnya barang bukti berupa:

1.Surat Kepala Kantor Kotamadya Tingkat I Surabaya, Nomor : 7230/AGR/PHT1980 tanggal 25 Januari 1980, Perihal Surat Pemberitahuan;

2.Foto copy yang diLegalisir Laporan Subleger Harta Benda Modal bulan Juni 1998, Pertamina Wilayah 75 : UPPDN V Surabaya yang beralamat di Jalan Veteran 6-8 Surabaya, Nomor Report : AST0006-30 tanggal 05 Agustus 1998, Halaman 15-20;

3.Foto copy Perjanjian Pengusahaan Stasiun Pengisian Bensin Nomor 161/SPBT/I/V/70, tanggal 01 Januari 1970;

4.Foto copy Perjanjian Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum Nomor : 122/I/U.PMS.V/SPBU/JT/1978 tanggal 18 Juni 1978;

5.Foto copy yang diLegalisir Surat Kepala Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Surabaya, Nomor : 7624/AGR/PHT/1980/79 tanggal 07 Pebruari 1980, Perihal Permohonan Pembaharuan Hak Guna

3

Bangunan diatas tanahdi Jalan Marmoyo Surabaya;

6.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 332/79-80 tanggal 28 januari 1980 atas tanah seluas 508 m2 terletak di jalan Marmoyo kel. Darmo kota Surabaya berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Darmo III atas nama N.V.Standard Vacuum Sales Company (Stanvac);

7.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 333/79-80 tanggal 28 Januari 1980 atas Tanah seluas 690 m2 terletak di jalan Marmoyo Kel. Darmo kota Surabaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Darmo III atas nama N.V. Standard Vacuum Sales Company (Stanvac);

8.Foto copy yang dilegalisir Surat Penunjukkan / Perjanjian Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum Nomor : 205/F5000/SPBU/II/92 tanggal 02 April 1992;

9.Foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1363/MK.017/1992 tanggal 02 Nopember 1992, Perihal Pelaksanaan Perjualan SPBU Milik Pertamina, kepada Dirut Pertamina;

10.Foto copy surat keputusan Direksi Perusahaan pertambangan minyak dan Gas Bumi Negara Nomor : KPTS-194/C0000/92/-B1 tanggal 30 Nopember 1992;

11.Foto copy Akta Jual Beli Nomor 32 tanggal 06 Januari 1993 yang di buat Notaris UNTUNG DARNOSOEWIRJO,SH;

12.Foto copy surat Jeanita Rahayu tanggal 22 April 1993, kepada Pimpinan Pertamina UPPDN V Surabaya, tentang penunjukkan pengelolaan SPBU nomor 54.0209 alamat Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya kepada Handoko Soelayman;

13.Surat Handoko Soelayman tanggal 11 Mei 1993, Perihal Permohonan Pengalihan Pengelolaan / Hak Milik SPBU 54.0209 kepada Pimpinan Pertamina PPDN V Jalan Veteran Nomor 6-8 Surabaya;

14.Foto copy Akta Hibah tanggal 23 juni 1993, yang di buat Notaris Ny.Yvone Iskandar,SH;

15.Foto copy yang diLegalisir Surat Perjanjian Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Nomor : 0209/F5000/SPBU/II/SWT/93;

16.Foto copy yang dilegalisir Formulir Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama IBRAHIM HASYIM bertindak atas nama

4

perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Negara tanggal Maret 1998. Terhadap tanah di jalan marmoyo Kel.Darmo kec.Wonokromo kota Surabaya, dengan luas 508 m2 dan 690 m2 berdasarkan S. Ukur Nomor 145 dan Nomor 146, beserta tanda terima da Slip Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 terhadap tanah di Jalan Marmoyo Nomor 2 Surabaya sebesar Rp.22.223.040;

17.Foto copy yang dilegalisir Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor : 550.1-908, tanggal 01 Februari 1999;

18.Foto copy yang diLegalisir Surat Pernyataan Handoko Soelayman tanggal 13 September 1999;

19.Foto copy yang diLegalisir Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor: 550.1-10976,tanggal 19 Nopember 1999;

20.Foto copy yang dilegalisir Surat Pertamina, nomor : 1338/F5100/99-S3 tanggal 29 Nopember 1999;

21.Foto copy Surat Handoko Soelayman, tanggal 02 Desember

1999;

22.Foto copy Surat Kanwil BPN Perwakilan Propinsi Jawa Timur, Nomor : 600.1-4436,tanggal 29 Mei 2000;

23.Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor : 430/F5000/2001-B1 tanggal 21 Juni 2001;

24.Foto copy Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp. 160.614.288,- dari Handoko Soelayman melalui transfer Bank BCA Nomor 348689;

25.Foto copy Faktur Debet Pertamina UPPDN-V Surabaya, Nomor : B01.002 tanggal 20 Mei 2001, dari Pengusaha SPBU 54.602.51 jalan Marmoyo Surabaya untuk sewa tanah SPBU 54.602.51 Jalan Marmoyo Surabaya untuk periode tahun 1993 s/d 2000 sebesar Rp. 160.614.288,- (seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

26.Foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juni 2002 kepada Nomor Rekening 1400085002823 atas nama Pertamina, untuk pembayaran sewa tanah SPBU 54.602.51 Marmoyo sebesar Rp. 33.356.813,-;

27.Foto copy Faktur Debet Pertamina UPPDN-V surabya, Nomor : B02.002 tanggal 04 Juni 2002,dari pengusaha SPBU 54.602.51 Jalan Marmoyo Surabaya untuk sewa tanah SPBU 54.602.51 Jalan Marmoyo Surabaya untuk periode tahun 2001 sebesar Rp. 33.356.813,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu

5

delapan ratus tiga belas rupiah);

28.Foto copy yang dilegalisir Kwitansi Pertamina Nomor : 68000566 tanggal 28 oktober 2002 dari Handoko Soelayman sebesar Rp. 37.013.708,- untuk pembayaran sewa tanah SPBU 54.602.51 Marmoyo Surabaya tanggal 28 Oktober 2002;

29.Foto copy yang dilegalisir Surat Pertamina Nomor : 1777/E25100/2002-S3 tanggal 12 September 2002,Perihal Tagihan Sewa Tanah SPBU 54.602.51 Marmoyo kepada HANDOKO SOELAYMAN untuk sewa tanah SPBU 54.602.51 marmoyo periode tahun 2002 sebesar Rp. 37.013.708,- (tiga puluh tujuh juta tiga belas ribu tujuh ratus delapan rupiah);

30.Foto co[y Kwitansi Pertamina Nomor : KR001603 tanggal 13 Agustus 2003, dari Handoko Soelayman sebesar Rp. 45.513.518,- untuk pembayaran sewa tanah SPBU 54.602.51 Jalan Marmoyo 2 Surabaya;

31.Foto copy Kwitansi Pertamina Nomor : KP0016880505/015737 tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 100.712.865,- Untuk Pembayaran Sewa Tanah;

32.Foto copy Surat Pertamina Nomor : 243/E25800/2005-S3 tanggal 29 April 2005, perihal tagihan sewa tanah SPBU 54.602.51 Marmoyo, kepada HANDOKO SOELAYMAN untuk sewa tanah SPBU 54.602.51 Marmoyo Periode Tahun 2004 sebesar Rp. 100.712.865,- (seratus juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

33.Foto copy Kwitansi Pertamina Nomor KP008820307/1 tanggal 06 Maret 2007, sebesar Rp. 111.189.375,- Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah SPBU Marmoyo Tahun 2005;

34.Foto copy Surat Pertamina Nomor : 67/F15800/2007-S8 tanggal 28 Februari 2007, Perihal Tagihan sewa tanah SPBU Marmoyo Tahun 2005, kepada HANDOKO SOELAYMAN untuk sewa tanah SPBU 54.602.51 Marmoyo untuk periode tahun 2005 sebesar Rp. 111.189.375,- dan untuk periode tahun sebesar Rp. 134.514.435,-;

35.Foto copy Kwitansi Pertamina Nomor : KP008810307/1 tanggal 06 Maret 2007, sebesar Rp. 134.514.435,- Tanda Bukti Pmbayaran Sewa Tanah SPBU Marmoyo Tahun 2006;

36.Foto copy Faktur Debet unit Pemasaran V Pertamina Surabaya, Nomor : A04.002 tanggal 6 Juli 2004 dari pengusaha SPBU 54.602.51

6

untuk tagihan uang sewa tanah SPBU 54.602.51 Jalan Marmoyo Surabaya untuk Tahun 2004 sebesar Rp.134.283.820,-;

37.Foto copy Surat Pertamina Nomor : 1579/F15800/2008-S8 tanggal 27 Pebruari2008, perihal tagihan sewa tanah SPBU Marmoyo Tahun 2007;

38.Foto copy Surat Pertamina Nomor : 37/F00215/2008-SO tanggal 29 Pebruari 2008, perihal keberatan atas permohonan hak atas tanah Sdr.HANDOKO SOELAYMAN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;

39.Foto copy Surat Handoko Soelayman tanggal 05 Maret 2008, perihal sewa tanah SPBU Marmoyo Tahun 2007;

40.Foto copy Surat Pertamina Nomor : 43/F00215/2008-SO tanggal 06 Maret 2008;

41.Foto copy Surat Pertamina Nomor : 45/F00215/2008-SO tanggal 11 Maret 2008;

42.Foto copy Surat Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, Nomor : 500.35-4158 tanggal 27 Maret 2008, beserta lembar disposisinya;

43.Foto copy yang dilegalisir Surat Pertamina Nomor : 57/F00215/2008-SO tanggal 03 April 2008;

44.Foto copy Surat Handoko Soelayman, tanggal 09 April 2008, kepada Unit Pemasaran V PT. Pertamina (persero),perihal Tanggapan atas Surat Somasi Kedua tertanggal 03 April 2008 Nomor : 57/F00215/2008-SO, beserta lembar disposisinya;

45.Foto copy yang dilegalisir Surat Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, Nomor : 570.35-4560 tanggal 23 April 2008;

46.Foto copy Surat Pertamina, Nomor : 269/F00215C/2009-SO tanggal 23 Desember 2009;

47.Foto copy Surat BPN RI Nomor : 223-300-D.11 tanggal 29 Januari 2008;

48.Foto copy Surat Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan PT Pertamina (persero) Tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertifikat Tanah PT. Pertamina (persero) Nomor : I-SKB-BPN RI-2008, Nomor : 080/C00000/2008-SO tanggal 21 Januari 2008;

49.Foto copy yang dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri TUN Surabaya Nomor : 42/G./2008/PTUN.SBY tanggal 14 Agustus 2008;

50.Foto copy putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor :

7

132/B/2008/PT.TUN.SBY tanggal 15 Januari 2009;

51.Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 173 K/TUN/2009 tanggal 12 Agustus 2009;

52.Foto copy Salinan Akta Pendirian Perusahaan Persero (persero) PT. Pertamina Nomor 20, tanggal 17 September 2003, yang dibuat oleh Notaris LENNY JANIS ISKAK,SH;

53.Foto copy Surat Penunjukkan sebagai Pengusaha (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) Nomor : 0321/I/SPBU/U.PMS.V/JT/1978 tanggal 18 Juli 1978;

54.Foto copy surat UPPDN V PT. Pertamina (persero), Nomor : 025/f5160/99-SO tanggal 24 Pebruari 1999,perihal : Surat Keberatan atas Permohonan Hak Sdr.Handoko Soelayman, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya;

55.Foto copy Surat UPPDN V PT. Pertamina (persero), Nomor : 042/F5160/99-SO tanggal 07 Mei 1999, perihal : Surat Keberatan ke-

IIatas Permohonan Hak Sdr.Handoko Soelayman, kepada Kepala kantor Pertnahan Kotamadya Surabaya;

56.Foto copy surat UPPDN V PT.Pertamina (persero), Nomor : 069/f5160/99-SO tanggal 14 Juli 1999, perihal : Surat Keberatan ke-

IIIatas Permohonan Hak Sdr. Handoko Soelayman, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya;

57.Foto copy Surat Pemasaran V PT. Pertamina (persero) Nomor : 419/F15100/2008-SO tanggal 13 Mei 2008, Perihal : Pemutusan Hubungan Usaha, kepada Handoko Soelayman;

58.Foto copy Surat Handoko Soelayman, tanggal 19 Mei 2008 kepada unit Pemasaran V PT. Pertamina (persero), perihal Tanggapan dan Keberatan atas Pemutusan Hubungan Usaha, Surat tertanggal 13 Mei 2008 Nomor : 419/F15100/2008-SO;

59.Foto copy List Data Aset Tanah Marmoyo Surabaya yang terdaftar dalam Lampiran KMK 23 yang merupakan Aset PT. Pertamina (pertamina);

60.Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KMK.06/2008 tanggal 30 Januari 2008, Perihal Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Persero (Persero) PT. Pertamina per 17 September 2003;

61.Foto copy Surat Keputusan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Nomor : KPTS-194/C0000/92-BI

8

tanggal 30 Nopember 1999;

62.Foto copy Memorandum Bagian Keuangan PT. Pertamina (Persero) perihal : Daftar Harga Benda Modal (Harmoni-1) Bulan Maret 1999;

63.Foto copy Surat Keterangan GM Pemasaran BBM Retail Region V tanggal Juli 2010;

64.Foto copy Surat Walikotamadya Surabaya Nomor : 400004/110 tanggal 29 April 1974, perihal Penyerahan Izin berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Hinderordonnantie,kepada sdr.HAMIJANTO HALIM;

65.Foto copy Legalisir Permohonan SKPT tanggal 28 Oktober 1998;

66.Foto copy Legalisir Surat Perintah Setor dan Bukti Pembayaran : Kutipan Peta / Salinan GS, Pengukuran dan SKPT tanggal 28 Oktober 1998;

67.Foto copy Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KSK NIK : 12.5619.140851.0001 atas nama Handoko Soelayman;

68.Foto copy Legalisir Permohonan Pendaftaran Hak tanggal 02 Maret 2007;

69.Foto copy Legalisir Surat Perintah Setor dan Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Pemberian Hak tanggal 08 Maret 2007;

70.Foto copy Legalisir SSB tanggal 02 Maret 2007;

71.Foto copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 196-550.1-35.1-2007 tanggal 1 Maret 2007;

72.Foto copy Legalisir Surat tanda Setoran (PMNA/ K.BPN No. 4 tahun 1998) tanggal 01 Maret 2007;

73.Foto copy Legalisir Surat pernyataan tidak dalam sengketa tanggal 19 Pebruari 2007;

74.Foto copy Legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 177 dan 178 lingkungan Darmo III masing-masing tanggal 03 Pebruari 1964;

75.Foto copy Legalisir Hasil Peninjauan Lapangan 21 Pebruari

2007;

76.Foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Lapangan Nomor : Pan/276/HGB/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007;

77.Foto copy Legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : Und/247/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007;

78.Foto copy Legalisir Surat Permohonan HGB dari Handoko Sulayman tanggal 19 Pebruari 2007;

9

79.Foto copy Legalisir Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 19 Pebruari 2007;

80.Foto copy Legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : Ket/1124/XI/1998 tanggal 02 Nopember 1998;

81.Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan POM Bensin atas nama sdr.Handoko Sulayman tanggal 19 Oktober 1998;

82.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 460.135.01-NF.2.S-98 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan SPBU/Pompa Besin kepada Sdr. Handoko Sulayman tanggal 04 Nopember 1998;

83.Foto copy Legalisir Surat Ukur Nomor : 50/1998 tanggal 29 Oktober 1998;

84.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007;

85.Foto copy Legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1688/13-1/PM/II/1994/P tanggal 07 Pebruari 1994.

86.Foto copy Legalisir Tanda Bukti Penerimaan Nomor : 144/R.IMB/PLPNG/9/2000 tanggal 12 September 2000;

87.Foto copy Legalisir Surat Ijin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/156091/402.05.09/2000 tanggal 20 September 2000 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

88.Foto copy Legalisir Surat Pernyataan dari sdr. Handoko sulayman tanggal 19 Pebruari 2007;

89.Foto copy Legalisir Surat Risalah Pemeriksaan Tanah nomor : 276/HGB/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007;

90.Foto copy Legalisir Telaahan Staf dari Kepala Sub Seksi Penetapan Hak atas Tanah tanggal 22 Pebruari 2007;

91.Foto copy legalisir Telaahan Staf dari Petugas Pemeriksaan Tanah kepada kepala Sub Seksi Hak Tanah kantor BPN Surabaya tanggal 21 Pebruari 2007;

92.Foto copy Legalisir Telaahan Staf dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 23 Pebruari 2007 Perihal Permohonan HGB atas Tanah Negara seluas 1.198 M2 di Jalan Marmoyo No.2 Kel. Darmo Kec.Wonokromo atas Nama Handoko Soelayman;

93.Foto copy Legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : KET/1123/XI/1998 tanggal 02 Nopember 1998;

94.Foto copy legalisir Buku Tanah HGB No.738, luas 1198 m2, an.

10

Handoko Sulayman;

95.Foto copy Legalisir Kartu Eigendom Verp. No. 12636 atas Nama N.V.STANDARD-VACUUM SALES COMPANY dengan luas 508 m2 dan foto copy Legalisir Kartu Eigendom Verp. No.12637 atas Nama N.V.STANDARD-VACUUM SALES COMPANY dengan luas 690 m2;

96.Foto copy Legalisir Kuintansi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya 19 Pebruari 2007 sebesar Rp. 57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah);

97.Foto copy Legalisir Risalah Pengolahan Data tanggal 21 Pebruari 2007 Nomor : 276/B/II/2007;

98.Foto copy Legalisir Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 114/8/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 Tentang Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak;

99.Foto copy Legalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur No. 500.354158, Perihal Penjelasan Mengenai Pengalihan Tanah SPBU Marmoyo Darmo Surabaya tanggal 27 Maret 2008 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;

100.Foto copy Surat Manager Hukum Area III PT. Pertamina (Persero) tanggal 06 Maret 2008, Nomor 43/F00215/2008-SO, Perihal Penjelasan Mengenai Pengalihan Tanah SPBU Marmoyo Darmo Surabaya;

101.Foto copy Surat dari Sdr.Handoko Sulayman Kepada Manager Hukum UPMS V PT. Pertamina (persero), Perihal Sewa Tanah SPBU Marmoyo tahun 2007, tanggal 05 Maret 2008;

102.Foto copy Surat dari Sdr.HAndoko Sulayman Kepada PT. Pertamina (persero) Kantor Pemasaran V Perihal Tanggapan atas Surat Somasi Kedua Tertanggal 3 April 2008 No.57/F00215/2008- SO,tanggal 09 April 2008;

103.Foto copy Surat Somasi dari PT.Pertamina (persero) kepada Sdr.Handoko Sulayman, Nomor 57/F00215/2008-SO, Perihal Somasi Kedua dan Terakhir Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah Pertamina di lokasi SPBU Marmoyo;

104.Foto copy Surat Kepala Kantor Agraria an. Walikotamadya Surabaya, Nomor : 7624/AGR/PHT/1980/79, Perihal Permohonan Pembaharuan HGB atas tanah di jalan Marmoyo Surabaya, tanggal 07 pebruari 1980;

105.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor :

11

332/79-80, Pemohon Abdul Gani qq. Perusahaan Pertambangan dan Gas Bumi Negara tanggal 28 Januari 1980;

106.Foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 6/F5160/99-SO, tanggal 14 Juli 1999, dari PT. Pertamina V Surabaya (Persero);

107.Foto copy Surat Permohonan Hak, Pemohon Ibrahim Hasyim an. Perusahaan Pertambangan dan Gas Bumi Negara tanggal Maret 1998;

108.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah GS, an. Agung Yulianto PT. Pertamina (persero), Tahun 1999, dalam Rangka Permohonan Ukur tanggal 10 April 2000;

109.Foto copy Kwintasi dari BPN Kota Surabaya tanggal 27 Juni 2000 sebesar Rp. 217.900,- (dua ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus rupiah);

110.Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor : 1430/F5000/2001-BI antara Pihak Pertama : Pertamina Unit PPDN-V atas nama SUMARSONO dan Pihak Kedua adalah HANDOKO Pengusaha SPBU 5460251 tanggal 21 Juni 2001;

111.Foto copy Surat Somasi dari PT.Pertamina (persero) Kepada Sdr. Handoko Sulayman, Nomor 45/F00215/2008-SO tanggal 11 Maret 2008, Perihal Somasi Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Milik Pertamina di lokasi SPBU Marmoyo;

112.Foto copy Surat dari Sdr. Handoko Soelayman Kepada Pertamina (persero) Kantor Pemasaran V tertanggal 05 Maret 2008, Perihal Sewa Tanah SPBU Marmoyo Tahun 2007;

113.Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 550.1-10976 tanggal 19 Nopember 1999 Perihal Permohonan HGB Seluas 1.198 m2 Terletak diJalan Marmoyo Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo kotamadya Tingkat II Surabaya yang isinya Permohonan HGB yang dimaksud dalam perihal tersebut di atas tidak dapat diproses Pemberian Haknya;

114.Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 600.1-4436 tanggal 29 Mei 2000 Perihal Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah di Jalan Marmoyo oleh Pertamina;

115.Foto copy Surat dari Sdr.Handoko Sulayman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 02 Desember 1999 Perihal Tanah Lokasi SPBU di Jalan Marmoyo Surabaya;

116.Foto copy Legalisir Resume Permohonan HGB Atas Tanah Negara Bekas HGB No.177 dan 178 Kel.Darmo III, seluas 508 m2 dan

12

690 m2 Terletak di Jalan Marmoyo No. 2, Kel.darmo Kec.Wonokromo atas Nama Handoko Soelayman;

117.Foto copy Legalisir 2 (dua) Lembar Konsep Surat Pernyataan an. Handoko Sulayman tanggal 19 Pebruari 2007;

118.Foto copy Legalisir Konsep SK (Surat Keputusan) Halaman 3 tanggal 20 Pebruari 2007;

119.Foto copy Permohonan Hak Guna Bangunan atas Nama HANDOKO SOELAYMAN tanggal 04 Nopember 1998;

120.Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, nomor : 550.1-908 tanggal 01 Pebruari 2009;

121.Foto copy Surat Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur, Nomor : 500.35-4158 tanggal 27 Maret 2008;

122.Foto copy Surat kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur, Nomor : 570.35-4560 tanggal 23 April 2008;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara pidana No: 09/Pid.sus/2001/PN Sby,atas nama Terdakwa SUWANTO, S.sos.,MM dan HENY PUSPASARI, SH. Yang sekarang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya

7.Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa, oleh karena Pemohon Banding menolak Putusan Pengadilan Tipikor tersebut, maka selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2011 Pemohon Banding telah mengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding dengan Register No. 08/Pid.Sus/2011/PN. SBY ., permohonan mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 Ayat

(2) KUHAP, sebab putusan tersebut telah dibacakan pada tanggal 22 Juni 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang- Undang, oleh karenanya permohonan Banding tersebut wajib dinyatakan diterima.

Adapun Pemohon Banding mengajukan 6 (enam) argumentasi hukum sebagai berikut :

13

(1). PUTUSAN SELA JUDEX FACTI TERKAIT EKSEPSI TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PRIMAIR DAN SUBSIDIER JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TIDAK CERMAT, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS, PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD):

Penasihat Hukum terdakwa WIDOYO, SH,MM telah mengajukan eksepsi/- keberatan yang pada pokoknya mengajukan 2 (dua) asalan hukum, yaitu :

1.Surat Telaahan Staf yang dibuat Terdakwa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sebagai cara terdakwa melakukan delik pidana, diuraikan tidak utuh, karena ada yang dipenggal dan di-edit;

2.Surat Telaahan Staf yang dibuat Terdakwa yang diuraikan sebagai cara melakukan tindak pidana, isinya Dakwaan Primair dan Dakwa- an Subsidair tidak sama atau berbeda atau saling bertentangan;

Berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Namu judex facti dalam putusan sela-nya (hal. 87- 89) hanya dipertimbangkan sebagai berikut :

...”Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi dan pendapat jaksa / penuntut umum, Majelis berpendapat sebagai berikut (halaman 88 – 89) :

- Bahwa surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tersebut telah cermat, jelas dan lengkap menegenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan menguraikan waktu dan tempat tindak pidana tersebut yang masuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah pula menyebutkan dalam dakwaan peraturan-peraturan yang dilanggar oleh terdakwa serta unsur-unsur dari perbuatan materiilnya telah diuraikan, sedangkan tulisan Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada halaman, 1 pojok kiri atas hanya merupakan kesalahan ketik karena pada sampul depan surat dakwaan tertulis Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan pada halaman akhir surat dakwaan tertulis Sidoarjo, 04 Maret

14

2011 penuntut umum, oleh karena, itu keberatan/ eksepsi dari penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan;

-Bahwa barang bukti yang mempunyai sifat cepat rusak dimungkinkan dilelang dan hasil pelelangan berupa uang dipergunakan sebagai barang bukti serta untuk kepentingan pembuktian telah disisihkan sebagian kecil dari barang bukti tersebut (lihat pasal 45 ayat (1) (2)(3) KUHAP),oleh karena itu keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa, tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP maka keberatan / eksepsi terdakwa harus ditolak dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan;

Pertimbangan judex facti tersebut adalah pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDE GIMOTIVEERD), sebab hal-hal yang menjadi pertimbangan judex facti itu belum ada korelasi atau kaitannya dengan 2 (dua) alasan eksepsi/keberatan yang diajukan terdakwa WIDOYO, SH, MM. Tetapi anehnya judex facti justru menanggapi/mempertimbang- kan hal-hal di luar alasan eksepsi terdakwa WIDOYO,SH,MM.

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka yang dimaksud Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap tidak hanya mengenai waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana (locus delicti), peraturan yang dilanggar, serta unsur-unsur dari perbuatan materiilnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu harus dipertimbangkan oleh judex facti adalah bagaimana ”cara” tindak pidana oleh terdakwa WIDOYO,SH,MM lakukan juga harus diuraikan dengan cermat, jelas dan lengkap.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat M.YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, Tahun 1993, Halaman 423, dikatakan: Surat dakwaan harus jelas semua unsur tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit) dan tidak hanya menguraikan secara umum. Tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tidak pidana tersebut.

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa

15

WIDOYO,SH,MM, apabila dipelajari secara seksama uraian tentang “cara” bagaimana terdakwa WIDOYO,SH,MM melakukan tindak pidana sebenarnya dari awal sudah mengandung kecacatan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1.Bahwa, fakta persidangan adanya Surat Telaahan Staf yang dibuat oleh terdakwa WIDOYO,SH,MM yang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa WIDOYO,SH,MM, ternyata isi dari surat itu tidak diuraikan atau ditulis secara utuh dan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, karena ada kalimat terakhir yang dipenggal dan atau di-edit

(mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara a quo membandingkan antara Surat Telaahan Staf yang asli ( T-3 terlampir ) dengan uraian Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya);

2.Bahwa, kalimat yang dipenggal dan atau di-edit tersebut menurut hukum mempunyai makna penting karena untuk menentukan ada atau tidaknya means rea dalam diri terdakwa WIDOYO, SH,MM. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah melakukan “kecurangan” sehingga terdakwa WIDOYO,SH,MM merasa dirugikan dan sulit melakukan pembelaan atas dipenggal dan atau di-editnya kalimat terakhir dari Surat Telaahan Staf itu;

3.Bahwa, selain itu Surat Telaahan Staf yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair (halaman 36) kalimat terakhirnya (poin 3) berbeda atau terjadi saling bertentangan dengan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Primair (halaman 15). Atau dengan kata lain, kalimat terakhir dari Surat Telaahan Staf yang dibuat asli oleh terdakwa WIDOYO, SH, MM telah ”tertukar” dengan Surat Telaahan Staf yang dibuat oleh terdakwa lain, yaitu SUWANTO, S.Sos,MM;

4.Bahwa, hal tersebut di atas (poin 3) terjadi karena ketidak cermatan Jaksa Penuntut Umum, jelas mengakibatkan telah merugikan kepentingan terdakwa WIDOYO, SH,MM, karena dari kedua surat itu pada kalimat terakhirnya isinya masing-masing berbeda dan saling bertentangan, sehingga menjadi tidak jelas dan menyulitkan terdakwa

16

WIDOYO, SH,MM yaitu perbuatan materiilnya mana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa WIDOYO, SH,MM.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka hal itu sangat tidak beralasan jika hanya karena faktor salah ketik, tetapi jelas merupakan ketidak cermatan, ketidak jelasan dan ketidak lengkapan Jaksa Penuntut Umum ketika membuat Surat Dakwaan yang mana hal tersebut merupakan kecacatan hukum sejak awal, dan anehnya fakta ini samasekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti sehingga pertimbangan seperti ini adalah pertimbangan yang tidak lengkap (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD).

Oleh karena itu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat dijadi- kan dasar untuk menuntut dan menghukum terdakwa WIDOYO, SH, MM.

(2). PERTIMBANGAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DST..” JUDEX FACTI TELAH SALAH MENAFSIRKAN ALAT BUKTI SURAT, PERTIMBANGAN TIDAK LENGKAP (ONVOLDOENDEE GIMOTI- VEERD) DAN ADA BERTENTANGAN (KONTRADIKSI) PERTIMBANGAN MENGENAI UNSUR YANG SAMA DENGAN TERDAKWA LAIN (H.M. KHU- DLORI, SH, MHUM), PADAHAL PERBUATAN MATERIIL ITU MERUPAKAN SATU KESATUAN TIDAK TERPISAHKAN:

Apabila membaca pertimbangan judex facti ( hal. 170-174 ) mengenai terdakwa WIDOYO, SH,MM dikatakan terpenuhi unsur “mengalahgunakan kewenangan..dst-nya”, menurut judex facti mendasarkan pada alat bukti dan fakta hukum sebagai berikut:

1.Surat RISALAH PEMERIKSAAN TANAH (Konstatering Raport) Nomor : 276/HGB/II/2007 tanggal 21 Februari 2007;

2. Surat

RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD), Nomor :

276/HGB/II/2007 tanggal 21 Februari 2007;

3.Fakta terdakwa WIDOYO, SH,MM telah memerintahkan kepada saksi HENY PUSPASARI, SH untuk membuat konsep SK Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama saksi HANDOKO SOELAYMAN;

4.Fakta terdakwa WIDOYO, SH,MM tidak menyarankan kepada Kepala

17

Kantor Pertanahan Kota Surabaya (saksi H.M. KHUDLORI,SH,Mhum) untuk mengembalikan berkas permohonannya untuk dilengkapi mengenai data fisik dan data yuridis, sehingga terbit Surat Keputusan tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN yang ditandatangani saksi H.M.KHUDLORI,SH,Mhum.

Di bawah ini akan diuraikan berdasarkan fakta hukum persidangan, bahwa terdakwa WIDOYO, SH,MM dalam menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan pertimbangan mengenai penetapan hak atas tanah terkait pemohonan Hak Guna Bangunan dari saksi HANDOKO SOELAYMAN tidak ada satu pun kewenangannya yang disalahgunakan, dengan alasan karena alat bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas oleh judex facti telah disalahtafsirkan dan pertimbangannya tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD), yaitu :

1.Bahwa, alat bukti surat berupa : Risalah Pemeriksaan Tanah (Kon- statering Raport) No: 276/HGB/II/2007 tanggal 21 Februari 2007, kesimpulannya tertulis : Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan tersebut untuk DIPERTIMBANGKAN dengan alasan ”apabila” MEME- NUHI SYARAT serta TIDAK ADA KEBERATAN yang diterima dan kecua- li Pemohon TIDAK ADA yang berhak atas tanah yang dimohon itu;

2.Bahwa, kesimpulan pada Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) tersebut di atas (poin 1) merupakan rekomendasi “setuju atau tidak-nya “ masih disyaratkan pada suatu keadaan tertentu. Dengan kata lain masih bersifat conditional, yaitu dengan kalimat, “..untuk dipertimbangkan ”apabila” memenuhi syarat..dst”. Faktanya jika tidak memenuhi syarat, berarti maksud dan tujuan dari alat bukti surat ini sama dengan tidak mensetujui diterbitkan SK tentang Pemberian Hak Guna Bangunan.

3.Bahwa, mohon bandingkan dengan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) yang lain yaitu alat bukti surat tambahan dari terdakwa WIDOYO, SH,MM yang diberi tanda T-1 (terlampir), jika rekomendasinya mensetujui dengan jelas dan tegas, tidak menggunakan kalimat “......untuk DIPERTIMBANGKAN dengan alasan

”apabila” MEMENUHI SYARAT.....dst”, tetapi langsung, “....DAPAT DIKABULKAN dengan ALASAN MEMENUHI SYARAT...dst”. Sayangnya

18

alat bukti surat bertanda T-1 ini samasekali tidak dipertimbangkan judex facti sekalipun telah dilampirkan dalam Pledooi terdakwa;

4.Bahwa, apalagi sebenarnya dalam alat bukti surat tersebut di atas (poin 1), Terdakwa WIDOYO, SH,MM tidak ikut menandatanganinya. Yang menandatangani hanya saksi HENY PUSPASARI, SH dan SUWANTO, S.Sos.MM. Dengan demikian secara hukum Terdakwa WIDOYO, SH, MM, tidak dapat mempertanggungjawabkan isi dari alat bukti surat ini seandainya isinya terbukti menyalahgunakan kewenangan, apalagi berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian di atas yang sebenarnya adalah tidak;

5.Bahwa, dengan demikian judex facti dalam mempertimbangkan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas, telah keliru dan salah menafsirkan dan juga pertimbangannya tidak lengkap/tidak sempurna, sehingga penilaiannya terhadap alat bukti surat tersebut menjadi sangat menyesatkan jika dikatakan terdakwa WIDOYO, SH, MM, telah menyalahgunakan kewenangannya;

6.Bahwa, kemudian terkait alat bukti surat berupa : RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD), Nomor : 276/HGB/II/2007 tanggal 21 Februari 2007, memang terdakwa WIDOYO,SH,MM ikut menandatangani alat bukti surat ini bersama saksi HENY PUSPASARI, SH dan saksi SUWANTO, S.Sos.MM. Akan tetapi alat bukti surat ini antara posita (PERTIMBANGAN/USULAN poin IV) dan diktum putusan (KESIMPULAN (poin VI) isinya saling bertentangan dimana dalam PERTIMBANGAN/USULAN dikatakan : SETUJU

UNTUK DIBERIKAN HAK GUNA BANGUNAN atas tanah seluas 1.198 meter persegi dengan alasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi diktum kesimpulannya dalam poin VI : TIDAK ADA CORETAN APAPUN mengenai dapat atau tidak dapatnya diberikan Hak Guna Bangunan.

7.Bahwa, mohon bandingkan dengan alat bukti surat tambahan dari terdakwa WIDOYO, SH,MM ( T-2 terlampir) sangat jelas jika ketika terdakwa WIDOYO, SH,MM mensetujui permohonan hak dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) antara poin IV : PERTIMBANGAN/- USULAN dan poin VI: KESIMPULAN isinya saling berkesesuaian dan

19

jelas serta ada coretan DAPAT DIBERIKAN HAK..dst. Sayangnya bukti surat ini juga samasekali tidak dipertimbangkan judex facti sekalipun telah dilampirkan dalam Pledooi terdakwa;

8.Bahwa, dengan demikian judex facti dalam mempertimbangkan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam poin 6 di atas, juga telah keliru dan salah menafsirkan dan juga pertimbangannya tidak lengkap/tidak sempurna, sehingga penilaiannya terhadap alat bukti tersebut menjadi sangat menyesatkan jika dikatakan terdakwa WIDOYO, SH,MM, telah menyalahgunakan kewenangannya;

9.Bahwa, kemudian terkait fakta hukum terdakwa WIDOYO, SH,MM tetap memproses permohonan HANDOKO SOELAYMAN dengan memerintahkan kepada bawahannya saksi HENY PUSPASARI, SH untuk membuat KONSEP SURAT KEPUTUSAN (SK). Mengenai pertimbanga judex facti ini juga tidak lengkap pertimbangannya, karena fakta yang terungkap dalam persidangan yang sebenarnya tidak demikian. Terdakwa WIDOYO, SH,MM menyuruh untuk membuat “ konsep SK-nya” kepada bawahannya tidak lain karena atas dasar perintah atasannya secara berjenjang dalam hubungan subordinat antara atasan-bawahan di mana perintah itu berasal dari saksi SUWANTO, S.Sos.MM dan SUWANTO, S.Sos.MM juga mendapat perintah atasannya dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (saksi H.M. KHUDLORI, SH,Mhum), tentu menurut teori pertang- gungjawaban pidana hal ini tidak dapat dibebankan pada pihak yang hanya sebagai pelaksana perintah (ex. Pasal 51 Ayat 1 KUHP);

10.Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, justru karena terdakwa WI- DOYO, SH,MM disuruh oleh atasanya saksi SUWANTO, S.Sos,MM, agar segera membuat “konsep SK-nya”, maka terdakwa WIDOYO, SH,MM, mohon ijin kepada atasannya saksi SUWANTO, SH. Sos, MM, untuk membuat saran/pendapat dalam bentuk “TELAAHAN STAF” yang ditujukan kepada atasannya (mohon dilihat bukti surat tambahan bertanda T-3 terlampir) di mana surat ini sebagai bentuk protes kepada atasannya (saksi H.M. KHUDORI, SH, Mhum), yang isinya selain mengatakan jika permohonan Hak Guna Bangunan atas nama saksi HANDOKO SOELAYMAN masih ada kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis, juga dalam kalimat penutup dari surat

20

“TELAAHAN STAF” ini tertulis, yaitu :

“Berdasarkan hal tersebut di atas maka penerbitan Surat Keputusan Atas Tanah untuk dipertimbangkan, akan tetapi sesuai “perintah lisan” kami siapkan “konsep” Surat keputusan pemberian haknya. Demikian untuk menjadikan periksa dan keputusan kami serahkan kepada bapak”.

Kata penutup alat bukti surat “TELAAHAN STAF” itu mengandung makna jika semua keputusan akan mengabulkan atau menolaknya diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (saksi H.M. KHUDLORI,SH,Mhum), karena hanya Kepala Kantor Pertana-han-lah yang mempunyai kewenangan untuk itu, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 37 Ayat 5 yang berbunyi :

Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau Keputusan Penolakan yang diserta dengan alasan penolakannya.

Sayangnya fakta-fakta hukum tersebut di atas samasekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya.

11.Bahwa, tentang jika surat “TELAHAAN STAF” sebagai bentuk protes kepada atasaanya sudah menjadi fakta hukum dalam persidangan, ini sesuai dengan keterangan 2 (dua) ahli, yaitu : Rusmadi Murad,SH, Mhum dan Sugianto,SH, Mhum, yang keduanya sama-sama menerangkan jika dalam permohonan hak atas tanah jika telah dibuat “TELAAHAN STAF” berarti ada masalah yang bersifat khusus. Dan tidak semua permohonan hak selalu dibuat surat “TELAAHAN STAF”. Sayangnya fakta hukum ini juga samasekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya;

12.Bahwa, dengan demikian tidak benar jika terdakwa WIDOYO, SH,MM dalam proses penerbitan SK Pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN dikatakan tidak memberi saran kepa- da atasannya. Terdakwa WIDOYO, SH, MM melalui surat “TELAAHAN STAF” sudah memberi saran/pendapat kepada atasaanya jika

21

permohonan Hak Guna Bangunan dari saksi HANDOKO SOELAYMAN sebenarnya masih ada kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis harus dilengkapi dulu. Sayangnya fakta hukum ini samasekali oleh judex facti tidak dipertimbangkan dalam putusannya;

13.Bahwa, dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan pada poin 10, 11 dan 12 di atas, merupakan ”BUKTI PETUNJUK” jika pada hakekatnya terdakwa WIDOYO,SH,MM tidak mensetujui akan diterbitkan SK pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HAN- DOKO SOELAYMAN, karena masih ada kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis, yang mana fakta ini berkesesuaian dengan ketera- ngan sdr. WIDOYO, SH,MM ketika sebagai terdakwa dalam persida- ngan sebenarnya tidak setuju diterbitkan SK Pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN sebelum dilengkapi data fisik dan data yuridisnya. Adanya “BUKTI PETUNJUK” ini juga samasekali juga tidak dipertimbangkan judex facti;

14.Bahwa, berdasarkan fakta persidangan terkait adanya surat “TELAA- HAN STAF” yang dibuat terdakwa WIDOYO, SH,MM, tersebut saksi H.M. KHUDLORI, SH, Mhum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya justru mempunyai pendapat dan pertimbangan sendiri, yaitu SK Pemberian Hak Guna Bangunan tersebut tetap dapat dikabulkan tanpa harus memenuhi kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam surat “TELAAHAN STAF” yang dibuat terdakwa WIDOYO, SH,MM karena menurutnya sudah Akta Hibah, Akta Ikatan Jual beli dan IMB;

15.Bahwa, fakta hukum sebagaimana diuraikan pada poin 14 di atas te- lah diakui judex facti dalam perkara yang diadili secara terpisah

namun substansi perkaranya sama yaitu No: 04/Pid.Sus/- 2011/PN.SBY dengan terdakwa H.M.KHUDLORI, SH,Mhum, dalam halaman : 151 baris ke 10 s/d 12, dipertimbangkan, yaitu :“.....Terdakwa H.M.KHUDLORI,SH, Mhum, telah menyalah- gunakan kewenangan yang ada dalam jabatannya dalam pemberian keputusan Hak Guna Bangunan yaitu tidak meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis permohonan Hak Guna Bangunan, dan malah mengabulkan permohonan Hak Guna Bangunan tersebut dengan mengambil pertimbangan dan pendapatnya sendiri terkait dengan

22

pemenuhan kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis serta mengabaikan pendapat anggota/bawahannya..”;

16.Bahwa, pertimbangan judex facti sebagaimana diuraikan poin 15 di atas, tepatnya pada kalimat yang terakhir dan dipertebal itu, mengan- dung makna jika sebenarnya dalam batin saksi H.M.KHUDLORI, SH. MHum ada niat (means rea) untuk mengabulkan penerbitan SK pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAY- MAN, akan tetapi tidak sama halnya dengan terdakwa WIDO- YO,SH,MM. Dan ini sesuai dengan fakta hukum persidangan yang lain, jika permohonan Hak Guna Bangunan dari saksi HANDOKO SOELYMAN dari awal prosesnya sudah tidak lazim karena tidak melalui loket resmi yang telah disediakan, tetapi diajukan secara lang- sung melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (saksi H.M. KHUDLORI, SH, Mhum). Selain itu jika terdakwa WIDOYO, SH,MM dikatakan menyalahgunakan kewenangan maka urgensinya men- jadi hilang dan tidak relevan lagi. Sebab pendapat/saran terdakwa WIDOYO, SH, MM, selaku bawahan tentang ketidak setujuannya diterbitkan SK pemberian HGB kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN dan atau sekurang-kurangnya tentang kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis sebagaimana tertuang dalam surat “TELAAHAN STAF” telah diabaikan atasannya (H.M. KHUDLORI,SH,Mhum);

17.- Bahwa, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraris/- Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 37 Ayat

(1) dan (4), berbunyi :

Kepala kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

18.Bahwa, sekali lagi jika fakta hukumnya saran/pendapat terdakwa WIDOYO, SH, MM sebagaimana dituangkan dalam surat “TELAAHAN

23

STAF” diabaikan oleh saksi H.M. KHUDLORI, SH, Mhum selaku Ke- pala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bahkan mengenai kekurang- lengkapan data yuridis dan data fisik seharusnya ditindaklanjuti dengan disuruh melengkapinya, faktanya saksi H.M. KHUDLORI, SH,MM, justru mempunyai pertimbangan dan pendapat sendiri tidak perlu dilengkapi karena sudah Akta Hibah, Akte Jual beli dan IMB. Dengan demikian sangat menyesatkan sekali lagi jika terdakwa WIDOYO, SH,MM tetap dinyatakan telah terpenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan..dst”, karena tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan secara sah dan menyakinkan tuduhan itu.

19.Bahwa, sehingga andaikata pertimbangan judex facti yang menyesat- kan itu tetap dipertahankan, berarti telah terjadi bertentangan antara dua pertimbangan dimana substansi perkaranya sama dan merupa- kan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, namun pertimbangannya masing-masing berbeda (kontradiksi). Jelas putusan dengan pertim- bangan seperti ini tidak dibenarkan oleh sebab itu harus batalkan;

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka pada diri terdakwa WIDO- YO, SH, MM tidak terpunuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan..dst”.

(3). PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI UNSUR “DAPAT MERU- GIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SEMPURNA (OLVONDOENDEE GIMOTIVEERD) KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SEMUA FAKTA PERSIDANGAN :

Menurut judex facti unsur yang terpenuhi “....dapat merugikan keuangan negara..” dengan pertimbangan sebagai berikut (hal. 176 barike ke 11- 18) :

“..Menimbang hawa Kerugian Negara, secara prinsip merupakan berkurangnya aset yang dimilik negara yang dalam hal ini PT. Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disebabkan oleh tindakan Terdakwa WIDOYO,SH,MM bersama-sama saksi SUWANTO, S.Sos.MM, saksi HENY PUSPASARI,SH, dan saksi H.M.KHUDLORI,SH,Mhum, yang menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatannya. Kerugian negara mempunyai sifat nyata yaitu seharusnya dicatat sebagai aset tetapi karena suatu hal

24

menjadi tidak tercatat sebagai aset negara. Tidak didasarkan kepada asumsi...dst”.

Jika judex facti berpendapat, kerugian negara mempunyai sifat nyata yaitu yang seharusnya dicatat sebagai aset negara tetapi “karena suatu hal” menjadi tidak tercatat sebagai aset negara (hal. 176 baris ke 16-18).

Menurut hukum tidak semua aset yang semula tercatat sebagi aset negara “karena suatu hal” menjadi tidak tercacat sebagai aset negara, maka akan “ s e l a l u ” dapat merugikan keuangan negara. Sebab, yang dimaksud “karena suatu hal” itu sangat tergantung pada apakah tidak tercatatnya aset tersebut dibenarkan atau tidak oleh hukum. Jika tidak tercatatnya aset tersebut ternyata dibenarkan oleh hukum, berarti secara otomatis urgensi adanya kerugian keuangan negara menjadi tidak relevan lagi.

Menurut fakta persidangan, terkait aset tanah di Jalan Marmoyo No. 19 Surabaya, PT. Pertamina (Persero) telah melakukan gugatan melawan saksi HANDOKO SOELAYMAN di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan upaya hukum banding dan kasasi (bukti terlampir dengan tanda T-4a, T-4b, dan T-4c) dengan amar putusan sudah berkekuatan hukum tetap berbunyi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dengan pertimbangan pada pokoknya perkara tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum.

Dan berdasarkan fakta persidangan pula, saksi HANDOKO SOELAYMAN sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya melawan PT. Pertamina (Persero). Dan gugatan ini masih dalam proses atau belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang sah atau tidaknya pemberian hak dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN. Dengan demikian terlalu prematur jika judex facti dalam perkara a quo menyatakan sudah terpenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara.

Apalagi berdasarkan fakta persidangan, hilangnya aset dalam Daftar Harta Benda Modal (Haemoni-I) PT. Pertamina (Persero) dengan Nomor Asset : 75045482 dan sejak tanggal 17 September 2003 tercatat dengan nomor Asset : 100000724 deskripsi : TANAH DARMO/MARGOMULYO, tidak semata sejak tanggal 1 Maret 2007 yaitu ketika terbitnya Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN,

25

tetapi justru jauh sebelum tanggal 1 Maret 2007, yaitu sekurang- kurangnya sejak tanggal 23 September 1980 aset itu sudah tidak tercatat dengan sendirinya dan atau lepas demi hukum menjadi terca- tat dalam penguasaan negara, karena sejak tanggal 23 September 1980 merupakan batas berakhirnya masa berlakunya Hak Guna Bangunan No. 177 dan 178/Lingkungan Darmo III atas nama NV. STANVAC.

Apa lagi masih dapat dipersoalkan, apakah hanya dengan alat bukti surat berupa Daftar Harta Benda Modal (Harmoni-I) secara hukum dapat dikatakan/diklaim aset itu menjadi milik PT. Pertamina (Persero)? Sebab berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor :177 dan 178/ Kelurahan Darmo III, sampai berakhirnya tanggal 23 September 1980, aset tersebut masih tercatat atas nama NV. STANVAC.

Kalau kemudian PT. Pertamina mengklaim/mengakui jika aset itu adalah miliknya hanya berdasarkan pada: Daftar Harta Benda Modal (Harmoni-I) dan sertifikat Hak Guna Bangunan No.177 dan 178/Kelurahan Darmo III secara fisik dalam penguasaan PT. Pertamina (Persero), dan hal ini diakui oleh judex facti, maka pertimbangan seperti ini tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 19, aturannya jelas, yaitu:

“Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”.

Dan oleh karena fakta dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya akta jual-beli antara N.V. STANVAC dengan PT. Pertamina (Persero), maka secara hukum sampai Hak Guna Bangunan No. 177 dan 178/lingkungan Darmo III berakhir tanggal 23 September 1980 tidak ada perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kedua Hak Guna Bangunan tersebut. Dan mengingat kedua Hak Guna Bangunan tersebut berasal dari konversi Hak Barat (Eigendom Verponding), maka menjadi obyek Keppres No. 32 Tahun 1979 jo Permendagri No. 3 Tahun 1979, dimana sesuai Pasal 1 Ayat (1) dari Keppres No. 32 Tahun 1979 berbunyi :

26

“Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24-9-1980, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”.

Maka sejak tanggal 24 Setember 1980 “tanah bekas” Hak Guna Bangunan No. 177 dan No. 178/Lingkungan Darmo III, menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1957 jo Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 yang diberi kewenangan menguasai tanah negara yang letak di Jalan Marmoyo No. 19 Surabaya hanya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q. Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan bukan PT. Pertamina (Persero).

Belum lagi apabila mendasarkan pada definisi Hak Guna Bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA Pasal 35 (1) adalah : hak mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah bukan miliknya sendiri (baca: tanah milik negara). Dengan demikian sekalipun tanah tersebut dialihkan/diberikan kepada pihak lain, tanah tersebut tetap tercatat menjadi aset negara. Sehingga secara hukum aset tersebut tetap tidak berkurang atau tidak hilang atau tetap tercatat milik negara dan bukan milik saksi HANDOKO SOELAYMAN.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara” secara hukum tidak terpenuhi.

(4 ). PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI ELEMEN “DENGAN TUJUAN” BERKAITAN DENGAN UNSUR “MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU BADAN ATAU KORPORASI” TELAH MENGABAIKAN FAKTA HUKUM, TIDAK KONSISTEN DAN PERTIMBANGANNYA TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK SEMPURNA (ONVOLVOENDEE GIMOTIVEERD) :

Berdasarkan pertimbangan judex facti (hal. 166-170) di mana pada pokoknya dikatakan jika yang dimaksud terpenuhi unsur “Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terkait

27

kapasitas Terdakwa WIDOYO,SH,MM baik secara eksplisit maupun implisit adalah terbukti hanya menguntungkan pada saksi HANDOKO SOELAYMAN an sich, karena menurut judex facti tanah di Jalan Marmoyo No. 2 Surabaya semula atas nama NV. STANVAC atau sekurangnya terdaftar dalam Daftar Harmoni PT.Pertamina (Persero), namun berdasarkan HGB No. 738/Kelurahan Darmo menjadi atas nama saksi HANDOKO SOELAYMAN.

Pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah sangat menyesatkan karena selain judex facti telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya, judex facti tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri, juga termasuk pertimbangannya yang tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOL- DOENDEE GIMOTIVEERD), dengan alasan sebagai berikut :

1.Bahwa, dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan jika antara terdakwa WIDOYO, SH,MM dengan saksi HANDOKO SOELAYMAN “tidak saling kenal/mengenal” selama dari proses pendaftaran hingga terbitnya Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan maupun sampai terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 738/Kelurahan Darmo atas nama saksi HANDOKO SOELAYMAN. Namun fakta hukum yang menentukan ini samasekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti;

2.Bahwa, sementara judex facti sendiri secara tegas dalam pertim- bangannya mengatakan jika yang dimaksud elemen “DENGAN TU-

JUAN” adalah kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman 54);

3.Bahwa, kalau judex facti konsisten dengan pendapatnya sendiri (poin 2 di atas) dan mau mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan poin 1 di atas, jika dalam alam pikiran atau alam batin pada diri Terdakwa WIDOYO, SH,MM tidak kenal atau tidak saling mengenal dengan saksi HANDOKO SOELAYMAN dari mana dapat dikatakan jika terdakwa WIDOYO,SH,MM ada tujuan menguntungkan

28

pada diri saksi HANDOKO SOELAYMAN. Karena selama itu antara keduanya tidak saling mengenalnya, dan antara keduanya tidak ada “hubungan emosional” baik di alam pikirannya maupun di alam batinnya antara “yang menguntungkan” dan “yang diuntungkan”;

4.Bahwa, dengan demikian pertimbangan judex facti yang mengatakan jika unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi benar-benar telah bertentangan dengan logika akal sehat dan logika hukum (law is logic) yang me- nyesatkan sehingga secara hukum pertimbangan ini harus ditolak;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka pada diri terdakwa WIDOYO, SH,MM, tidak terpenuhi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

(5 ) - PERTIMBANGAN JUDEX FACTI SEHUBUNGAN PEMBUKTIAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR ADALAH KELIRU DALAM MENILAI ALAT BUKTI SURAT DAN TIDAK LENGKAP SERTA TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOLDOEN-DEE GIMOTIVEERD):

Menurut konteks dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa WIDOYO, SH, MM, terkait pasal penyertaan (deelneming), maka kapasitas terdakwa WIDOYO, SH, MM adalah “orang yang turut melakukan” bersama-sama dengan saksi H.M. KHUDLORI, SH, Mhum, saksi SUWANTO, S.Sos, MM, dan HENY PUSPASARI, SH. Dan masing-masing ketiga saksi ini sama-sama menjadi terdakwa dalam perkara yang sama tetapi diadili secara terpisah.

Atas dasar itu judex facti menyatakan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini terpenuhi, sebagaimana pertimbangannya (hal. 177-178) di bawah ini :

“....Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi HANDOKO SULAYMAN pernah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan sebanyak dua kali yakni yang pertama pada tahun 1998 tidak dikabulkan dan yang kedua pada bulan Pebruari 2007 telah dikabulkan oleh saksi H.M.KHUDLORI, SH.,Mhum.dengan cara menandatangani Surat Keputusan Kepala

29

Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor: 196-550.1-35.1-2007 tanggal 01 Maret 2007 dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 738/Kelurahan Darmo tanggal 08 Maret 2007 atas nama saksi HANDOKO SOELAYMAN, padahal dalam permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Saksi HANDOKO SOELAYMAN terdapat kekuranglengkapan syarat-syarat pada data yuridis dan data fisik tidak adanya bukti peralihan dan penguasaan hak atas tanah dari pemegang haknya dan tidak adanya bukti penyelesaian bangunan dengan pemegang haknya yakni NV. Standars Vacuum Sales Company (Stanvac) kepada pemohon saksi HANDOKO SOELAYMAN, disamping terdapat kekurang lengkapan syarat-syarat tersebut Saksi HANDOKO SOELAYMAN menerangkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bagunan No. 177 dan 178 yang nota bene atas nama NV. Standars Vacuum Sales Company ( Stanvac ) telah hilang, dan terdakwa WIDOYO, SH.,MM. bersama-sama saksi

SOEWANTO, S.Sos.,MM., saksi HENY PUSPASARI,SH., telah membuat rekomendasi tertulis dan membuat kesimpulan SETUJU UNTUK DIBERIKAN HAK GUNA BANGUNAN atas tanah seluas 1.198 meter persegi dengan alasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menandatangani RPD dengan tidak mencoret mengenai dapat/tidak dapatnya diberikan Hak Guna Bangunan, serta Terdakwa WIDOYO ,SH.,MM., memerintahkan saksi HENY PUSPASARI,SH. untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Saksi HANDOKO SULAYMAN; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”telah terpenuhi”.

Pertimbangan tersebut di atas sangat menyesatkan karena judex facti telah salah menilai dan menafsirkan alat bukti surat, sehingga yang terjadi judex facti telah memutar balikkan fakta hukum dengan mengabaikan fakta hu- kum yang lain, serta pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD), dengan alasan sebagai berikut :

1.Bahwa, alat bukti surat berupa : Risalah Pemeriksaan Tanah (Kon- statering Raport) No: 276/HGB/II/2007 tanggal 21 Februari 2007, kesimpulannya tertulis : Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan

30

tersebut untuk DIPERTIMBANGKAN dengan alasan ”apabila” MEME- NUHI SYARAT serta TIDAK ADA KEBERATAN yang diterima dan kecua- li Pemohon TIDAK ADA yang berhak atas tanah yang dimohon itu;

2.Bahwa, kesimpulan pada Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) sebagaimana tersebut di atas ( poin 1) merupakan rekomen- dasi yang belum final dan konkret, karena masih disyaratkan pada suatu keadaan tertentu, dengan kata lain masih bersifat conditional; yaitu untuk dipertimbangkan ”apabila” memenuhi syarat...dst. Faktanya apabila tidak memenuhi syarat ...dst, berarti maksud dan tujuan dari alat bukti surat ini sama dengan tidak mensetujui diterbitkan SK pemberian Hak Guna Bangunan;

3.Bahwa, mohon dibandingkan dengan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) yang lain yaitu alat bukti surat tambahan dari terdakwa WIDOYO, SH,MM yang diberi tanda T-1 (terlampir), jika rekomendasinya mensetujui dengan final dan konkret, tidak menggunakan kalimat “......untuk DIPERTIMBANGKAN dengan alasan ”apabila” MEMENUHI SYARAT.....dst”, tetapi langsung, “....DAPAT DIKABULKAN dengan ALASAN MEMENUHI SYARAT...dst”. Sayangnya alat bukti surat bertanda T-1 ini samasekali tidak dipertimbangkan judex facti sekalipun telah dilampirkan dalam Pledooi terdakwa;

4.Bahwa, perlu digaris bawahi, apalagi faktanya Terdakwa WIDOYO, SH,MM tidak ikut menandatangani pada alat bukti surat itu (poin 1 di atas). Yang bertandatangan dalam alat bukti surat itu hanya saksi HENY PUSPASARI, SH dan SUWANTO, S.Sos.MM. Dengan demikian secara hukum Terdakwa WIDOYO, SH,MM, dikatakan telah “bersama - sama” telah membuat rekomendasi dengan saksi HENY PUSPASARI, SH, saksi SUWANTO, S.Sos.MM, maka urgensi “bersama-samanya” menjadi hilang/ tidak relevan lagi. Sebab terdakwa WIDOYO,SH,MM tidak ikut menandatangani alat bukti surat ini, dan terlalu prematur jika alat bukti surat ini dikatakan sebagai persetujuan yang sudah konkret dan final untuk pemberian SK Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN;

5.Bahwa, kemudian terkait alat bukti surat berupa : RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD), Nomor : 276/HGB/II/2007 tanggal 21

31

Februari 2007, memang terdakwa WIDOYO,SH,MM ikut menandatangani alat bukti surat ini bersama-sama saksi HENY PUSPASARI, SH dan saksi SUWANTO, S.Sos.MM. Akan tetapi alat bukti surat ini antara posita (PERTIMBANGAN/USULAN poin IV) dengan diktum putusan (KESIMPULAN poin VI) isinya saling bertentangan dimana dalam PERTIMBANGAN/USULAN dikatakan :

SETUJU UNTUK DIBERIKAN HAK GUNA BANGUNAN atas tanah seluas 1.198 meter persegi dengan alasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi diktum kesimpulannya dalam poin VI :

TIDAK ADA CORETAN APAPUN mengenai dapat atau tidak dapatnya diberikan Hak Guna Bangunan;

6.Bahwa, mohon bandingkan dengan alat bukti surat tambahan dari terdakwa WIDOYO, SH,MM ( T-2 terlampir) sangat jelas jika ketika terdakwa WIDOYO, SH,MM menyetujui permohonan hak dalam Risalah Pengolahan Data (RPD) antara poin IV : PERTIMBANGAN/- USULAN dan poin VI: KESIMPULAN isinya saling berkesesuaian dan jelas serta ada coretan DAPAT DIBERIKAN HAK..dst. Sayangnya bukti surat ini juga sama sekali tidak dipertimbangkan judex facti sekalipun telah dilampirkan dalam Pledooi terdakwa;

7.Bahwa, dengan demikian terlalu prematur juga jika alat bukti surat (poin 5 di atas) oleh judex facti dikatakan sebagai bentuk persetujuan dari terdakwa WIDOYO,SH, MM, “bersama-sama” secara final dan konkret tentang pemberian SK pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN, tanpa terlebih dahulu judex facti mempertimbangkan apa yang menjadi penyebabnya mengapa dalam kesimpulan RPD itu tidak ada coretan apapun;

8.Bahwa, padahal fakta dalam persidangan, telah terbukti tidak adanya coretan, karena permohonan saksi HANDOKO SOELAYMAN masih ada kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis, namun sudah ada perintah bersumber dari saksi H.M. KHUDLORI, SH,Mhum agar dibuatkan “Konsep SK-nya” dan “berkas segera dinaikkan ke atas”. Sayangnya fakta ini samasekali tidak dipertimbangkan judex facti;

9.Bahwa, kemudian terkait fakta hukum terdakwa WIDOYO, SH,MM tetap memproses permohonan HANDOKO SOELAYMAN dengan

32

memerintahkan kepada bawahannya saksi HENY PUSPASARI, SH untuk membuat KONSEP - SURAT KEPUTUSAN (SK). Mengenai pertimbangan judex facti ini juga tidak lengkap (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD), karena fakta yang terungkap dalam persidangan yang sebenarnya tidak demikian. Terdakwa WIDOYO, SH,MM menyu- ruh untuk membuat “ konsep SK-nya” kepada bawahannya tidak lain karena atas dasar perintah atasannya secara berjenjang dalam hubungan subordinat antara atasan-bawahan di mana perintah itu berasal dari saksi SUWANTO, S.Sos.MM dan SUWANTO, S.Sos.MM juga mendapat perintah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Sura- baya (saksi H.M. KHUDLORI, SH,Mhum), tentu menurut teori per- tanggungjawaban pidana hal itu tidak dapat dibebankan pada pihak yang hanya sebagai pelaksana perintah (ex. Pasal 51 Ayat 1 KUHP);

10.Bahwa, berdasarkan fakta dalam persidangan, justru karena terdak- wa WIDOYO, SH, MM disuruh oleh atasanya saksi SUWANTO, S. Sos, MM, agar segera membuat “konsep SK-nya”, maka terdakwa WIDOYO, SH,MM, mohon ijin kepada atasannya saksi SUWANTO, SH. Sos, MM, untuk membuat saran/pendapat dalam bentuk “TELAAHAN STAF” yang ditujukan kepada atasanya (mohon dilihat bukti surat tambahan bertanda T-3 terlampir) di mana surat ini sebagai bentuk protes kepada atasannya (saksi H.M. KHUDORI, SH, Mhum), yang isinya selain mengatakan jika permohonan Hak Guna Bangunan atas nama saksi HANDOKO SOELAYMAN masih ada kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis, juga dalam kalimat penutup dari surat “TELAAHAN STAF” ini tertulis, yaitu :

“Berdasarkan hal tersebut di atas maka penerbitan Surat Keputusan Atas Tanah untuk dipertimbangkan, akan tetapi sesuai “perintah lisan” kami siapkan “konsep” Surat keputusan pemberian haknya. Demikian untuk menjadikan periksa dan keputusan kami serahkan kepada bapak”.

Kata penutup alat bukti surat “TELAAHAN STAF” itu mengandung makna jika semua keputusan akan mengabulkan atau menolaknya diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (saksi H.M. KHUDLORI,SH,Mhum), karena hanya Kepala Kantor Pertana-han-lah yang mempunyai kewenangan untuk itu, hal ini sesuai dengan Peraturan

33

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 37 Ayat 5 yang berbunyi :

Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau Keputusan Penolakan yang diserta dengan alasan penolakannya.

Sayangnya fakta-fakta hukum tersebut di atas samasekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya.

11.Bahwa, tentang jika surat “TELAHAAN STAF” sebagai bentuk protes kepada atasaanya sudah menjadi fakta hukum dalam persidangan, ini sesuai dengan keterangan 2 (dua) ahli, yaitu : Rusmadi Murad,SH, Mhum dan Sugianto,SH, Mhum, keduanya sama-sama menerangkan jika dalam permohonan hak atas tanah jika telah dibuat “TELAAHAN STAF” berarti ada masalah yang bersifat khusus. Dan tidak semua permohonan hak selalu dibuat surat “TELAAHAN STAF”. Sayangnya fakta hukum ini juga samasekali tidak dipertimbangkan judex facti dalam putusannya;

12.Bahwa, dengan demikian Terdakwa WIDOYO, SH, MM melalui surat “TELAAHAN STAF” sudah memberi saran/pendapat kepada atasan- nya jika permohonan Hak Guna Bangunan dari saksi HANDOKO SOELAYMAN sebenarnya masih ada kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis harus dilengkapi dulu. Sayangnya fakta hukum ini samasekali oleh judex facti tidak dipertimbangkan dalam putusannya;

13.Bahwa, dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan pada poin 10, 11 dan 12 di atas, merupakan ”BUKTI PETUNJUK” jika pada hakekatnya terdakwa WIDOYO,SH,MM tidak mensetujui akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN, karena masih ada kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis, yang mana fakta ini berkesesuaian dengan keterangan sdr. WIDOYO, SH,MM ketika sebagai terdakwa dalam persidangan sebenarnya tidak setuju diterbitkan SK Pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN sebelum dilengkapi data fisik dan data yuridisnya. Dan “BUKTI PETUNJUK” ini juga samasekali juga tidak dipertimbangkan judex facti;

34

14.Bahwa, berdasarkan fakta persidangan terkait adanya surat “TELAA- HAN STAF” yang dibuat terdakwa WIDOYO, SH,MM, tersebut saksi

H.M. KHUDLORI, SH, Mhum selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya justru mempunyai pendapat/pertim- bangan sendiri, yaitu SK Pemberian Hak Guna Bangunan tersebut tetap dapat dikabulkan tanpa harus memenuhi kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam surat “TELAAHAN STAF” yang dibuat terdakwa WIDOYO, SH,MM karena menurutnya sudah Akta Hibah, Akta Ikatan Jual beli dan IMB;

15.Bahwa, fakta hukum sebagaimana diuraikan pada poin 14 di atas te- lah diakui judex facti dalam perkara yang diadili secara terpisah namun substansi perkaranya sama yaitu Nomor : 04/Pid. Sus-/

2011/PN.SBY dengan terdakwa H.M.KHUDLORI, SH,Mhum, dalam halaman : 151 baris ke 10 s/d 12, dipertimbangkan, yaitu :“.....Terdakwa H.M.KHUDLORI,SH, Mhum, telah menyalah- gunakan kewenangan yang ada dalam jabatannya dalam pemberian keputusan Hak Guna Bangunan yaitu tidak meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis permohonan Hak Guna Bangunan, dan malah mengabulkan permohonan Hak Guna Bangunan tersebut dengan mengambil pertimbangan dan pendapatnya sendiri terkait dengan pemenuhan kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis serta mengabaikan pendapat anggota/bawahannya..”;

16.Bahwa, pertimbangan judex facti sebagaimana diuraikan poin 15 di atas, tepatnya pada kalimat yang terakhir dan dipertebal itu, mengandung makna jika sebenarnya dalam batin saksi H.M.KHU- DLORI,SH.MHum ada niat (means rea) untuk mengabulkan penerbi- tan SK pemberian Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN, akan tetapi tidak sama halnya dengan terdakwa WIDOYO,SH,MM. Dan ini sesuai dengan fakta hukum persidangan yang lain, jika permohonan Hak Guna Bangunan dari saksi HAN- DOKO SOELAYMAN dari awal prosesnya sudah tidak lazim karena tidak melalui loket resmi yang telah disediakan, akan tetapi diajukan bertemu secara langsung/bertatap muka dengan Kepala Kantor Ba- dan Pertanahan Kota Surabaya (saksi H.M. KHUDLORI, SH, Mhum);

17.Bahwa, dengan demikian jika terdakwa WIDOYO, SH,MM dikatakan

35

menyalahgunakan kewenangan maka urgensinya menjadi hilang dan tidak relevan lagi. Sebab pendapat/saran terdakwa WIDOYO, SH, MM, selaku bawahan tentang ketidak setujuannya diterbitkan SK pemberian HGB kepada saksi HANDOKO SOELAYMAN dan atau sekurang-kurangnya tentang kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis sebagaimana tertuang dalam surat “TELAAHAN STAF” telah diabaikan atasannya (H.M. KHUDLORI,SH,Mhum);

18.Bahwa, dengan demikian jika antara saksi H.M. KHUDLORI, SH, Mhum dan terdakwa WIDOYO,SH,MM, sebagai para pelaku madeplagen tidak ada kehendak dan niat yang sama yang saling disadari bersifat erat dan sempurna (de samenwerking tussen- hendebeide personen zoo volledige en zoo neuw is geweest), maka secara hukum unsur madeplagen tidak terpenuhi. Dengan demikian sekali lagi urgensi mengenai unsur turut serta “bersama-sama” melakukan menjadi hilang atau tidak relevan lagi.

19.Bahwa, hal di atas sesuai dengan pendapat ahli yang dikutip dari buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda yang disusun oleh Profesor. Doktor. D. Schhafthicister, Profesor Doktor. N. Keizer,dan Mr. E. PH . Sutorieus, dengan editor Profesor. Doktor

.J.E.Sahetapy,SI-I,MA,Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 248, 249, 250 dan 259, pada pokoknya menjelaskan sebagai barikut :

-Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);

-Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan malakukan pelaksanaannya bersama-sama.

Disamping itu P.A.F.Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung,1984, pada halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arret-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914,N.J.1914, sebagai berikut :

36

“...untuk adanya suatu madeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan. Serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.

20.Bahwa, namun argumentasi hukum Penasihat Hukum Terdakwa WIDOYO, SH, MM, sebagaimana diuraikan dalam poin 19 di atas sebagaimana tertuang dalam Pledooi terdakwa halaman 84-85, namun samasekali tidak dipertimbangkan judex facti;

21.Bahwa, apalagi dalam perkara yang sama namun diadili secara terpi- sah No. 04/Pid.Sus/2011/PN.SBY dengan terdakwa H.M. KHU- DLORI, SH, Mhum, untuk membuktikan unsur madeplagen pada hal. 154 s/d 156 judex facti mempertimbangkan jika yang dimaksud turut serta bersama-sama itu hanya 3 ( TIGA ) orang saja, yaitu terdakwa H.M.KHUDLORI,SH, Mhum, dan saksi SUWANTO,S. Sos. MM, dan saksi HANDOKO SOELAYMAN an sich. Sementara terdakwa WIDOYO, SH, MM dan saksi HENY PUSPASARI, SH tidak disebut-disebut sebagai teman pelaku dalam madeplagen. Dengan demikian judex facti telah mengakui sebenarnya terdakwa WIDOYO,SH,MM tidak terbukti terpenuhi unsur turut serta bersama-sama;

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas, maka terkait Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sekali lagi terdakwa WIDOYO,SH,MM telah tidak terpenuhi unsur “turut serta bersama-samanya” sehingga secara hukum pertimbangan judex facti (Majelis Hakim Tingkat Pertama) harus ditolak.

(6). PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI ALASAN PENGHAPUS SIFAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA DIRI TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 51 AYAT 1 KUHP, TERLALU SUMIR DAN TIDAK LENGKAP (OLVONDOENDEE GIMOTIVEERD) KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN :

Menurut judex facti dalam putusannya hal. 178 – 179, mempertimbangkan

37

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, judex facti berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Pertimbangan yudex facti tersebut di atas, benar-benar terlalu sumir dengan mengabaikan fakta-fakta hukum sebenarnya yang terungkap dalam persidangan dan selain itu juga pertimbangannya tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD), sehingga sangat menyesat- kan sekali, dengan alasan sebagai berikut :

1.Bahwa, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti jika terdakwa WIDOYO,SH,MM sebagai Kepala Subseksi Penetapan Hak kewena- ngannya hanya sebatas: penyiapkan pelaksanaan, pemeriksaan, dan pertimbangan mengenai penetapan hak atas tanah;

2.Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 37 Ayat 5, saksi H.M. KHUDLORI, SH.Mhum selaku Kepala Kantor Pertanahan, mempunyai kewenangan salah satunya berhak mengabulkan atau menolak permohonan hak disertai dengan alasannya;

3.Bahwa, sementara sesuai fakta persidangan ketika terdakwa WIDOYO, SH, MM menjalankan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diuraikan dalam poin 1 di atas itu, di bawah kekuasaan (subordinat) atasannya yaitu saksi H.M.KHUDLORI,SH,Mhum, dan fakta hukum ini telah diakui secara tegas oleh judex facti sendiri dalam putusannya ( lihat hal. 174 baris ke 14 s/d 15);

4.Bahwa, menurut fakta persidangan yang lain jika pemohon Hak Guna Bangunan dari saksi HANDOKO SOELAYMAN ketika mengajukan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak melalui prosedur yang lazim, artinya tidak melalui petugas loket yang telah disediakan. Tetapi melalui jalur dan atensi khusus dengan cara bertemu secara langsung/bertatap muka dengan saksi H.M.KHUDLORI,SH, Mhum, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Sebaliknya saksi HANDOKO SOELAYMAN selama proses permohonan HGB tersebut tidak saling kenal/mengenal dengan terdakwa WIDOYO, SH,MM.;

38

5.Bahwa, menurut fakta persidangan yang lainnya lagi, perintah untuk segera membuat ”KONSEP - SK” terjadi secara berjenjang dan

subordinat yaitu berasal/bersumber dari puncak pimpinan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yaitu saksi H.M. KHUDLORI,SH, Mhum kepada saksi SUWANTO,S.Sos,MM, oleh saksi SUWANTO,S.Sos.MM perintah itu diteruskan kepada terdakwa WIDOYO,SH, MM, dan oleh terdakwa WIDOYO,SH,MM diteruskan lagi kepada saksi HENY PUSPASARI,SH. Dengan kata lain, terdakwa

WIDOYO, SH,MM hanya sebagai pelaksana atas perintah atasannya saja yaitu saksi SUWANTO, S.Sos.MM.;

6.Bahwa, menurut fakta persidangan yang lainnya lagi, karena terdakwa WIDOYO,SH,MM menilai berkas permohonan saksi HANDOKO SOELAYMAN masih ada kekuranglengkapan data fisik dan data yuridis, sementara dalam waktu secara bersamaan ada perintah secara lisan dari atasan untuk segera membuat KONSEP-SK, maka terdakwa WIDOYO,SH,MM mohon ijin kepada atasannya untuk membuat surat “TELAAHAN STAF” sebagai saran atau pendapatnya selaku bawahan untuk atasannya dan setelah surat “TELAAHAN STAF” dibuat dan dilampirkan bersama berkas lain, diantaranya Risalah Pengolahan Data (RPD) yang kesimpulannya tidak ada coretan apapun mengenai dapat atau tidak dapatnya diberikan Hak Guna Bangunan kepada saksi HANDKO SOELAYMAN. Dan alat bukti surat ini juga samasekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti;

7.Bahwa, sedangkan menurut keterangan saksi ahli Rusmadi Murad,SH, Mhum dan Sugianto,SH,Mhum, keduanya pensiunan pegawai negeri sipil Badan Pertanahan Nasional sama-sama menerangkan jika tidak semua permohonan hak selalu atau harus dibuatkan surat “TELAAHAN STAF”. Jika permohonan hak telah dibuatkan surat “TELAAHAN STAF” berarti ada suatu yang bersifat khusus. Keterangan ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi H.M. KHUDORI, SH, Mhum, saksi SUWANTO, S.Sos.MM, maupun saksi HENY PUSPASARI, SH dalam persidangan. Namun 2 (dua) keterangan ahli maupun 3 (tiga) saksi lain sebagai fakta hukum persidangan juga sama sekali tidak dipertimbangkan judex facti;

8.Bahwa, selain itu menurut keterangan ahli Prof. Dr. Edward Omar

39

Sharif Hiariej, SH, Mhum, guru besar dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jogyakarta dalam persidangan menerangkan, alasan penghapus sifat pertanggungjawaban pidana karena perintah jabatan (ambtelijk bevel ) sebagaimana di atur dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHP harus memenuhi 3 (tiga) syarat: (1) terdakwa harus dibawah subordinat, (2) terdakwa bekerja dalam instansi hukum publik, (3) substansi perintah atasan tidak melanggar hukum. Keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntu Umum ini juga samasekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti;

9.Bahwa, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan ahli yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan materiil terdakwa WIDOYO,SH,MM sebenarnya telah memenuhi ke-3 syarat alasan penghapus sifat pertanggungjawaban pidana ex. Pasal 51 ayat 1 KUHP karena perintah jabatan (ambtelijk bevel), dengan alasan sebagai berikut :

(a). Tentang Terdakwa bekerja dalam hubungan subordinat atasan bawahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan hal ini telah diakui secara tegas juga oleh judex facti sendiri (lihat putusan a quo hal.174 baris ke14 s/d 15);

(b). Tentang Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai lemba-ga/instansi publik sudah menjadi fakta hukum yang sudah diketa-hui secara umum ( notoir feiten ) yang tidak perlu dibuktikan lagi;

(c). Tentang perintah terdakwa WIDOYO,SH,MM, kepada saksi HENY PUSPASARI,SH untuk menyiapkan KONSEP-SK yang mana perintah itu bersifat tidak melanggar hukum dapat dibenarkan. Karena berdasarkan fakta persidangan sebelum penandatanganan SK ada 2 (dua) persiapan, yaitu “Konsep - SK” dan “Net - SK”. Perbedaannya adalah kalau Konsep - SK belum siap ditandatangani (masih perlu dikoreksi lagi), sedangkan kalau Net - SK sudah final dan siap langsung ditandatangani. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa menyuruh kepada bawahannya untuk menyiapkan Konsep SK dan bukan Net Konsep. Dan mengapa SK itu harus berbentuk “konsep”? Karena terdakwa WIDOYO, SH, MM menyadari masih ada kekurangan data fisik dan data yuridis yang belum dilengkapi oleh pemohon yaitu saksi HANDOKO SOELAYMAN, sehingga Konsep SK

40

masih perlu diperbaiki lagi. Namun faktanya, sebagaimana diakui sendiri oleh judex facti ternyata saksi H.M. KHUDLORI,SH,Mhum, telah mengambil pertimbangan dan pendapatnya sendiri terkait dengan pemenuhan kekuranglengkapan dalam data fisik dan data yuridis serta mengabaikan pendapat anggota/bawahannya (lihat putusan perkara No. 04/Pid.Sus/2011/PN.SBY, terdakwa H.M. Khudlori, SH,Mhum, hal. 151 baris ke 10 s/d 12), sehingga akhirnya SK telah ditandatangani oleh saksi H.M.KHUDLORI,SH,Mhum.

Dengan demikian perintah menyiapkan KONSEP-SK dari terdakwa WIDOYO,SH,MM kepada saksi HENY PUSPASARI,SH tidak mengandung unsur “melanggar hukum”.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pada diri terdakwa WIDOYO,SH,MM, terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP, sehingga menurut hukum dapat dile- paskan (onstlag van rechtvervolging) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai sebagai berikut :

1.Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa WIDOYO,SH,MM;

2.Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 08/Pid.Sus/2011/PN.SBY atas nama Terdakwa Widoyo, SH,MM dengan segala akibat hukumnya;

3.Menyatakan pemohon banding Terdakwa Widoyo, SH,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

41

4.Menyatakan Terdakwa Widoyo, SH,MM dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum;

5.Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Widoyo, SH,MM pada keadaan semula;

6.Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Sidoarjo, 12 September 2011

Hormat Kami

Kuasa Pemohon Banding,

ALI ASPANDI. SH

M. TAUFIQ HIDAYAH, SH

42